Seluruh Sekolah Diperlukan Terapkan Kurikulum 2013 Pada Tahun 2018
Intipendidikan.com --- Dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Bambang Winarji mengatakan, pada tahun 2018 seluruh sekolah sudah harus menerapkan Kurikulum 2013. Dengan begitu diperlukan tidak ada lagi problem terkait penerapan kurikulum yang berbeda di jenjang pendidikan yang sama.
Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 - 2018 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (12/12/2017).
Lebih jauh Bambang menjelaskan, penerapan kurikulum yang sama di semua sekolah juga diperlukan mengurangi problem dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN). "Yang menjadi pembeda dalam penyelenggaraan ujian nasional nantinya hanyalah dalam hal pelaksanaannya, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP)," ujar Bambang.
UNBK, lanjutnya, hanya sanggup dilakukan di daerah-daerah dengan kemudahan teknologi info yang memadai. Sedangkan di daerah-daerah yang belum terjangkau kemudahan tersebut sanggup melaksanakan UNKP.
Pada kesempatan itu Bambang juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu untuk peningkatan mutu. Diakui Bambang, kasus kekurangan guru memang terjadi di aneka macam daerah, terlebih lagi dalam waktu erat ada sekitar 270.000 guru akan memasuki masa pensiun.
"Rekrutmen guru menjadi wewenang beberapa pihak, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan," kata Bambang.
Saat ini, katanya, pihak-pihak terkait itu terus merumuskan janji untuk mengatasi kekurangan guru. "Kalaupun harus merekrut guru honorer, sekolah harus memastikan bahwa yang direkrut telah berkualifikasi S1 atau D4 yang relevan dan telah tersertifikasi".
Bambang Winarji menyertai Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X dewan perwakilan rakyat RI, Abdul Fikri Faqih ke Provinsi Kalimantan Timur pada 12 - 14 Desember 2017 sebagai pejabat pendamping dari Kemendikbud. Selain berdialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tim juga melaksanakan peninjauan ke sekolah-sekolah serta melaksanakan pertemuan dengan aneka macam pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Jabat Erat Intipendidikan.com
Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 - 2018 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (12/12/2017).
Lebih jauh Bambang menjelaskan, penerapan kurikulum yang sama di semua sekolah juga diperlukan mengurangi problem dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN). "Yang menjadi pembeda dalam penyelenggaraan ujian nasional nantinya hanyalah dalam hal pelaksanaannya, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP)," ujar Bambang.
UNBK, lanjutnya, hanya sanggup dilakukan di daerah-daerah dengan kemudahan teknologi info yang memadai. Sedangkan di daerah-daerah yang belum terjangkau kemudahan tersebut sanggup melaksanakan UNKP.
Pada kesempatan itu Bambang juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu untuk peningkatan mutu. Diakui Bambang, kasus kekurangan guru memang terjadi di aneka macam daerah, terlebih lagi dalam waktu erat ada sekitar 270.000 guru akan memasuki masa pensiun.
"Rekrutmen guru menjadi wewenang beberapa pihak, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan," kata Bambang.
Saat ini, katanya, pihak-pihak terkait itu terus merumuskan janji untuk mengatasi kekurangan guru. "Kalaupun harus merekrut guru honorer, sekolah harus memastikan bahwa yang direkrut telah berkualifikasi S1 atau D4 yang relevan dan telah tersertifikasi".
Bambang Winarji menyertai Tim Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X dewan perwakilan rakyat RI, Abdul Fikri Faqih ke Provinsi Kalimantan Timur pada 12 - 14 Desember 2017 sebagai pejabat pendamping dari Kemendikbud. Selain berdialog dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tim juga melaksanakan peninjauan ke sekolah-sekolah serta melaksanakan pertemuan dengan aneka macam pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Jabat Erat Intipendidikan.com
Komentar
Posting Komentar